Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Buku “Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997” membahas secara komprehensif berbagai aspek hukum pidana lingkungan di Indonesia dengan fokus pada efektivitas penerapan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Tahun 1997. Pada bagian awal, penulis menguraikan dinamika permasalahan lingkungan yang semakin kompleks di Indonesia, termasuk pencemaran dan perusakan sumber daya alam. Bab ini juga menjelaskan dasar-dasar hukum yang melandasi upaya pengelolaan lingkungan hidup, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum lingkungan dirancang untuk melindungi keseimbangan ekosistem.

Bagian tengah buku mengupas teori efektivitas hukum dan peran sanksi pidana dalam menegakkan hukum lingkungan. Penulis menjelaskan bagaimana tindak pidana lingkungan diatur dalam UUPLH 1997, termasuk pengertian pencemaran, unsur-unsur delik, serta klasifikasi dan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar. Selain itu, buku ini menyoroti konsep pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, dengan pembahasan mendalam mengenai bentuk kesalahan, kesengajaan, dan kelalaian (culpa) dalam konteks tindak pidana lingkungan.

Pada bagian akhir, buku ini menyoroti peran aparat penegak hukum polisi, jaksa, hakim, dan advokat dalam menangani perkara lingkungan, serta menyajikan studi kasus nyata di wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Melalui studi tersebut, penulis menunjukkan tantangan nyata dalam implementasi UUPLH 1997, seperti lemahnya penerapan sanksi pidana dan berbagai kendala struktural maupun kultural dalam penegakan hukum lingkungan. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya sinergi antara perangkat hukum, aparat penegak hukum, dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan penegakan hukum lingkungan yang efektif dan berkeadilan.