HUKUM ADMINISTRASI PEMILU

Buku Hukum Administrasi Pemilu disusun sebagai referensi komprehensif untuk memahami aspek-aspek administratif dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Pembahasan diawali dengan konsep dasar dan ruang lingkup hukum administrasi pemilu, dilanjutkan dengan penguraian asas-asas pemilu seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai fondasi demokrasi. Buku ini juga mengkaji secara mendalam perbedaan antara asas dan prinsip dalam hukum administrasi pemilu, serta peran lembaga seperti DKPP dalam menegakkan etika dan integritas penyelenggara pemilu. Selain itu, hubungan hukum antara berbagai subjek dan objek dalam pemilu mulai dari penyelenggara, pengawas, peserta, hingga pemilih dibahas secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika hukum yang terjadi dalam proses pemilu.

Buku ini menguraikan sumber-sumber hukum administrasi pemilu yang meliputi konstitusi, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hingga regulasi teknis yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Pembahasan juga mencakup tindakan administratif penyelenggara, karakteristik keputusan, serta mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Dengan mengkaji jenis-jenis pelanggaran, kewenangan Bawaslu, hingga peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), buku ini memberikan pemahaman yang aplikatif dan kontekstual. Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam membantu pembaca memahami tata kelola pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.